Anggaran Pendidikan Tetap 20 Persen APBN, Misbakhun Pastikan Alokasi MBG Tidak Mengganggu

liputanmasa.com – Isu anggaran memang gampang memantik kegelisahan. Apalagi kalau menyangkut pendidikan. Begitu muncul program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pertanyaannya langsung menyeruak: jangan-jangan jatah pendidikan yang di pangkas?

Misbakhun buru-buru menepis asumsi itu. Anggota DPR tersebut menegaskan, porsi anggaran pendidikan tetap 20 persen dari APBN. Tidak kurang. Tidak di geser. Angka itu, katanya, sudah jelas pijakannya— di atur dalam konstitusi. Jadi bukan sekadar kebijakan yang bisa diutak-atik sesuka hati.

Ia menyampaikan hal ini sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak yang mencium potensi pergeseran anggaran akibat hadirnya program MBG. Wajar kalau ada yang bertanya-tanya. Setiap program baru butuh dana, dan APBN bukan kantong tanpa dasar. Tapi menurut Misbakhun, pemerintah punya skema sendiri untuk membiayai MBG tanpa mengganggu komitmen terhadap pendidikan.

“Dua-duanya jalan,” kira-kira begitu garis besarnya. Pendidikan tetap mendapat alokasi minimal 20 persen sebagaimana amanat undang-undang dasar, sementara program sosial seperti MBG di rancang lewat pos pembiayaan lain yang tidak menyentuh porsi tersebut. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan adalah prioritas nasional. Tidak boleh terpinggirkan, apalagi di korbankan.

Dalam konteks fiskal, menjaga keseimbangan bukan perkara sederhana. Setiap rupiah harus di hitung. Setiap kebijakan punya konsekuensi. Karena itu, kata Misbakhun, DPR akan terus mengawasi pelaksanaan APBN. Bukan hanya soal besarannya, tapi juga soal kepatuhan terhadap aturan main. Transparansi dan akuntabilitas, dua istilah yang sering terdengar formal, tapi justru krusial ketika bicara uang negara.

Penegasan ini, menurutnya, penting agar publik tidak terjebak pada kekhawatiran yang berlarut. MBG tetap berjalan. Pendidikan tetap 20 persen. Pemerintah, kata dia, masih berada di jalur yang sama: memenuhi amanat konstitusi tanpa mengorbankan prioritas lain. Tinggal nanti publik menilai, apakah implementasinya benar-benar sejalan dengan komitmen yang di sampaikan hari ini.