Digitalisasi Bansos: Janji Akurasi, PR Baru Pemerintah

liputanmasa.com — Menteri Sosial bicara lagi soal data. Lebih tepatnya, soal bagaimana bantuan sosial (bansos) harus mulai di salurkan secara lebih pintar, lebih akurat, dan lebih cepat. Caranya? Digitalisasi.

Kedengarannya memang keren. Sistem digital. Terpadu. Real-time. Semua kata yang bikin program pemerintah terdengar modern dan “beres”. Tapi di balik itu semua, pertanyaan dasarnya tetap sama: bisa di jalankan nggak?

Mensos menyebut, digitalisasi ini bukan sekadar memindahkan proses dari manual ke aplikasi. Tapi usaha buat bersih-bersih data. Karena selama ini, masalah klasik bansos selalu itu-itu saja: data ganda, warga tak mampu tak terdata, yang mampu malah masih dapat.

Dengan sistem digital, katanya, pemerintah bisa rutin verifikasi data. Sinkronisasi dengan data kependudukan. Bisa tahu siapa yang sudah pindah rumah, siapa yang meninggal, siapa yang sudah tidak layak lagi tapi masih “nangkring” di daftar.

Intinya: mau bikin sistem yang gerak terus, bukan beku kayak data tahun lalu.

Tapi benarkah teknologi akan menyelesaikan semuanya?

Pemerintah, lewat Kemensos, juga bilang bahwa distribusi bansos lewat sistem non-tunai dan platform digital bisa memangkas waktu. Lebih ringkas, lebih aman, dan lebih bisa di awasi. Nggak lagi ada cerita amplop nyasar atau sembako mandek di tengah jalan. Semua tercatat. Semua bisa di telusuri.

Tapi realitanya, sistem digital tetap butuh manusianya juga. Dukungan dari pemerintah daerah. Lurah, RT, dinas sosial. Termasuk dari masyarakat itu sendiri. Soal ini, Mensos tidak menutup mata. Dia bilang, partisipasi warga tetap penting. Terutama dalam lapor-melapor—kalau ada perubahan status sosial, pindah rumah, atau pengaduan soal data yang keliru.

Tantangan ke depan bukan cuma soal teknologi, tapi soal kepercayaan.
Bisakah sistem ini di percaya bekerja adil dan tanpa bias?
Atau malah akan melahirkan versi baru dari masalah lama?

Digitalisasi bansos memang terdengar seperti solusi jangka panjang. Tapi realisasi lapangannya tetap bergantung pada koordinasi—yang, kita tahu sendiri, kadang berjalan di atas kertas lebih mulus daripada di lapangan.

Tapi ya, ini langkah yang harus di ambil. Mau tidak mau.

Karena kalau bantuan sosial masih terus tersangkut di birokrasi lama, maka yang miskin bukan cuma penerimanya—tapi juga sistem yang mengaku ingin melindungi mereka.