Fenomena Penguasa yang Antikritik, dari Gejala hingga Dampaknya bagi Demokrasi

liputanmasa – Isu penguasa yang mulai sensitif terhadap kritik muncul lagi. Nada-nada ini bukan hal baru. Tapi makin sering terdengar belakangan.

Kritik dari publik, media, bahkan akademisi, kadang langsung di respons defensif. Alih-alih di proses sebagai masukan, malah di anggap serangan.

Kritik Bukan Musuh

Dalam negara demokrasi, kritik mestinya bukan barang haram. Tapi praktik di lapangan tak selalu begitu.

Beberapa pemimpin menanggapi kritik dengan tenang. Mereka jawab, berdialog, atau bahkan ubah kebijakan.

Tapi sebagian lain justru reaktif. Nada tinggi. Bahkan bawa-bawa pasal.

Padahal, menurut banyak pengamat, cara pemimpin menyikapi kritik bisa jadi cermin kualitas demokrasinya sendiri.

Efek Domino pada Ruang Publik

Saat penguasa mulai alergi kritik, ruang publik ikut tergerus. Pelan-pelan. Tak langsung terasa.

Kritik mulai di kaitkan dengan ujaran kebencian. Atau malah di labeli ancaman keamanan.

Situasi seperti ini bikin orang ciut. Efek jeranya nyata. Tak sedikit yang akhirnya memilih diam.

Dan ketika warga tak berani bicara, demokrasi kehilangan nadinya.

Perlu Napas Panjang dalam Politik

Kedewasaan politik jadi kunci. Bukan cuma dari penguasa, tapi juga publik.

Penguasa mesti sadar, kritik adalah pengingat. Bukan ancaman. Sementara masyarakat juga harus belajar menyampaikan protes dengan data, bukan emosi.

Tanpa keseimbangan itu, kritik bisa di anggap hoaks, dan kuasa bisa lupa batas.